DARI SECURITY BORDER KE WELFARE BORDER: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW ATAS TRANSFORMASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN  KAWASAN PERBATASAN DI INDONESIA

Muhamad Muchsin; Didy Maharudin

doi:10.52423/welvaart.v7i1.133

Authors

Muhamad Muchsin Administrasi Publik, Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia
Didy Maharudin Administrasi Publik, Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.52423/welvaart.v7i1.133

Keywords:

Kawasan Perbatasan, Kebijakan Sosial, Kesejahteraan, Human Security, Systematic Literature Review

Abstract

Kawasan perbatasan Indonesia selama ini lebih sering dibingkai sebagai ruang pengamanan kedaulatan daripada ruang pemenuhan kesejahteraan warga. Perkembangan kebijakan mutakhir menunjukkan adanya pergeseran bertahap menuju orientasi welfare border yang menempatkan masyarakat perbatasan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek pengawasan. Artikel ini bertujuan mensintesis perkembangan literatur tentang transformasi kebijakan pembangunan kawasan perbatasan di Indonesia, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pergeseran tersebut, serta merumuskan model analitis welfare border yang relevan bagi kebijakan sosial. Penelitian menggunakan systematic literature review berbasis PRISMA 2020 terhadap 51 dokumen terbitan 2021-2025 yang diperoleh dari Google Scholar, Garuda, DOAJ, Crossref, dan situs resmi kebijakan. Analisis tematik menunjukkan bahwa transformasi dari security border ke welfare border ditandai oleh empat perubahan utama: meningkatnya penggunaan perspektif human security, integrasi kawasan perbatasan ke dalam agenda RPJMN 2025-2029, penguatan indikator pengukuran kesejahteraan melalui IPKP, dan tumbuhnya perhatian pada pemberdayaan masyarakat serta kerja sama lintas batas. Namun, literatur juga menegaskan bahwa warisan security logic masih kuat dalam desain kelembagaan, orientasi proyek fisik, dan ketimpangan kapasitas pusat-daerah. Artikel ini menyimpulkan bahwa welfare border di Indonesia perlu dibangun di atas lima dimensi, yaitu keamanan manusia, layanan dasar, penghidupan berkelanjutan, tata kelola kolaboratif, dan pemberdayaan berbasis wilayah. Temuan ini penting bagi pengembangan kajian kesejahteraan sosial di wilayah perbatasan sekaligus bagi perumusan kebijakan yang lebih adil, partisipatif, dan berorientasi hasil kesejahteraan.

References

Abao & Gaffar Z. H., A. S. (2022). Partisipasi masyarakat perbatasan dalam pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Jagoi Babang. EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 11(1), 1–16.

Alin Ballo F. W. & Tiwu M. I. H., Y. D. (2024). Pengelolaan kawasan perbatasan Motaain dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Silawan Kabupaten Belu. Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi, 2(3), 102–119.

Andaryadi, S. (2025). Kolaborasi dalam tata kelola perbatasan di Indonesia menggunakan perspektif keimigrasian: A bibliometric analisis. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 8(1), 1–18. https://doi.org/10.52617/jikk.v8i1.673

Bangun B H., Kinanti F. M., & Darajati M. R. (2024). Economic security in border areas: The fulfillment of community welfare. Lampung Journal of International Law, 6(2), 69–82. https://doi.org/10.25041/lajil.v6i2.3355

Beni Atlantika Y. N., Salfarini E. M., & Manggu B., S. (2024). Dynamics of border community business: A case study of Bengkayang Regency, West Kalimantan. International Journal of Multi Discipline Science, 7(2), 180–194. https://doi.org/10.26737/ij-mds.v7i2.6365

Beni Atlantika Y. N., Salfarini E. M., Usman U., & Jewarut S., S. (2025). Peran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan daerah perbatasan. SEIKO: Journal of Management & Business, 9(1), 1–15. https://doi.org/10.37531/sejaman.v9i1.10436

BNPP RI. (2024a, September 27). BRIN dan BNPP Bahas Langkah Konkret Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan. Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia.

BNPP RI. (2024b, October 1). BNPP Rancang Susunan Indeks Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Pada 299 Kecamatan Perbatasan Tahun 2025-2029. Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. https://bnpp.go.id/berita/bnpp-rancang-susunan-indeks-pengelolaan-infrastruktur-pemerintahan-pada-299-kecamatan-perbatasan-tahun-20252029

BNPP RI. (2024c, November 27). Ini Hasil Rapat Pemutakhiran IPKP Kecamatan Lokpri 2024 yang Dilaksanakan BNPP di Sleman. Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. https://bnpp.go.id/berita/ini-hasil-rapat-pemutakhiran-ipkp-kecamatan-lokpri-2024-yang-dilaksanakan-bnpp-di-sleman

BNPP RI. (2024d, December 20). Perkuat Delegasi Indonesia, BNPP Utus Perwakilan pada Pertemuan JBC ke-38 di Jakarta. Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. https://bnpp.go.id/berita/perkuat-delegasi-indonesia-bnpp-utus-perwakilan-pada-pertemuan-jbc-ke38-di-jakarta

BNPP RI. (2025a). 204 Kecamatan di Perbatasan Negara Jadi Prioritas Pembangunan 2025 - 2029. Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. https://bnpp.go.id/berita/204-kecamatan-di-perbatasan-negara-jadi-prioritas-pembangunan-2025-2029

BNPP RI. (2025b, June 12). BNPP akan terapkan 4 variabel dan 16 indikator IPKP pada 22 PPKP tahun 2025-2029. Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. https://bnpp.go.id/berita/bnpp-akan-terapkan-4-variabel-dan-16-indikator-ipkp-pada-22-ppkp-tahun-2025-2029

BNPP RI. (2025c, June 12). Daftar 22 PPKP perbatasan negara yang dahulu bernama PKSN, apa bedanya?. . Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. https://bnpp.go.id/berita/daftar-22-ppkp-perbatasan-negara-yang-dahulu-bernama-pksn-apa-bedanya

BNPP RI. (2025d, July 23). BNPP RI Dorong Penguatan Kerja Sama Perbatasan Lewat Persidangan ke-18 Sekretariat Bersama Sosek Malindo di Pulau Penang. Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. https://bnpp.go.id/berita/bnpp-ri-dorong-penguatan-kerja-sama-perbatasan-lewat-persidangan-ke18-sekretariat-bersama-sosek-malindo-di-pulau-penang

BNPP RI. (2025e, October 11). BNPP RI Perkuat Dukungan Penanggulangan Stunting dan Gerakan Masyarakat Sehat di Kawasan Perbatasan. Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. https://bnpp.go.id/berita/bnpp-ri-perkuat-dukungan-penanggulangan-stunting-dan-gerakan-masyarakat-sehat-di-kawasan-perbatasan

BNPP RI. (2025f, November 27). BNPP RI Perkuat Data Pembangunan Perbatasan Lewat Pemutakhiran IPKP KPP. Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. https://bnpp.go.id/berita/bnpp-ri-perkuat-data-pembangunan-perbatasan-lewat-pemutakhiran-ipkp-kpp

Brunet-Jailly, E. (2022). Cross-border cooperation: A global overview. Alternatives, 47(1), 3–17. https://doi.org/10.1177/03043754211073463

Calderon Martinez Eshak E. S. Mahrous H. F. & Elshafie M. M., E. (2025). A comprehensive guide to conduct a systematic review and meta-analysis in medical research. Medicine, 104(33), e41868. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000041868

Chamusca, P. (2024). Territorial cooperation and cross-border development: The Portuguese dynamics. Social Sciences, 13(2), 108. https://doi.org/10.3390/socsci13020108

Elyta. (2021). Isu perbatasan dan politik kesejahteraan: Kebijakan pembangunan terminal barang internasional Entikong. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 12(2), 252–271. https://doi.org/10.14710/politika.12.2.2021.252-271

Golunov, S. (2025). Beyond Eurocentrism: Rethinking cross-border cooperation in a global context. Alternatives: Global, Local, Political. https://doi.org/10.1177/03043754251380323

Hapsari Djuachiriaty Y. & Dina F., V. R. (2025). Digitalization in border areas drives regional economic growth. Proceedings of the International Conference on Economics and Business, 1–11.

Imanulyaqin Imran I., Astari Z., & Utami P. R., M. N. (2025). Local wisdom-based empowerment in the Entikong border area, Indonesia-Malaysia. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 14(3), 521–530. https://doi.org/10.23887/jish.v14i3.101752

Indonesia, P. R. (2025). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Institute, J. O. R. (2024). Human security today No. 2: Human security, politics and society under compounded crises. JICA Ogata Research Institute.

Khoo, S. M. (2023). Humane security: Solidarity in policy and practice. Journal of Human Development and Capabilities, 24(2), 284–293. https://doi.org/10.1080/19452829.2023.2200241

Kurnia Yusgiantoro P., Rudyansjah T., Madjid A., & Saputro G. E., L. H. (2025). Borderlines and beyond: Strengthening Indonesia’s land borders through global insights. Jurnal Pertahanan, 11(1), 151–172. https://doi.org/10.33172/jp.v11i1.19853

Lutfie & Suharjimantoro, R. Z. (2025). Political dynamics and policy implications of Indonesia-Australia border management. Jurnal Wacana Politik, 10(1), 1–17. https://doi.org/10.24198/jwp.v10i1.59186

Maisondra & Timur F. A. C., M. (2023). Pembangunan kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan dampaknya terhadap kebijakan keamanan nasional. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, 8(2), 210–225. https://doi.org/10.33701/jipsk.v8i2.3978

Metherall De Fretes D. R., Mandibondibo F., & Caucau T., N. (2022). Assessing the development impact of the Sota border post connecting Indonesia and Papua New Guinea. Papua Journal of Diplomacy and International Relations, 2(2), 95–122. https://doi.org/10.31957/pjdir.v2i2.2209

Nurliani Minan A. & Said M., N. (2024). Tantangan pembangunan daerah perbatasan 3T dilihat dari implementasi kebijakan. AL WASATH: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 79–94. https://doi.org/10.47776/alwasath.v5i2.1513

Nussbaumer-Streit Klerings I., Sfetcu R., Rethlefsen M. L., Klerings M., & Gartlehner G., B. (2025). Overview of evidence synthesis types and modes. Journal of Clinical Epidemiology, 187, 111970. https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2025.111970

Page M J., McKenzie J. E., Bossuyt P. M., Boutron I., Hoffmann T. C., & Mulrow C. D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, 372, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Page M J., Moher D., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., & Mulrow, C. D. (2021). PRISMA 2020 explanation and elaboration: Updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews. BMJ, 372, n160. https://doi.org/10.1136/bmj.n160

Pakasi U., Faridz., Majid M., & Susilawati. (2024). Border governance through local community empowerment: Insights from Indonesia-Papua New Guinea borderline. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 14(3), 693–711. https://doi.org/10.26618/ojip.v14i3.15399

PPN/Bappenas, K. (2025). Ringkasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Kementerian PPN/Bappenas.

Pratama, B. A. (2023). The implementation of economic border policing to enhance inclusive economic productivity in border areas. International Journal of Law Dynamics Review, 1(2), 1–13.

Programme, U. N. D. (2022). A people-centered approach to security. UNDP.

Programme, U. N. D. (2025). The UNDP people-centred approach to justice and security: A policy framework for justice and security programming. UNDP.

Pugu & Pusung M., M. R. (2025). Socio-economic dynamics at the border: A case study of the Sota, Merauke cross-border post and its implications for cooperation with Papua New Guinea. Journal of Social Research, 4(10), 1–15.

Raharjo & Idris H., S. N. I. (2025). Reimagining cross-border cooperation from Indonesia-Malaysia experiences: A thematic literature review. Journal of ASEAN Studies, 13(1), 117–137. https://doi.org/10.21512/jas.v13i1.12440

Raharjo & Intarti Y. R., S. N. I. (2021). Human security in border area: Security or welfare? IR FISIP UI Commentaries, 2(1), 1–10.

Rahim Priyarsono D. S., Rustiadi E., & Syaukat Y., D. A. (2023). Sustainable development of Indonesia’s land border areas: Overview from an economic perspective. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 24(1), 172–198. https://doi.org/10.23917/jep.v24i1.20387

Rery Mustofa H., Ahmad B., & Nahria N., S. (2024). Strategi komunikasi partisipatif pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat perbatasan RI-PNG. Jurnal Komunikatio, 10(2), 127–138. https://doi.org/10.30997/jk.v10i2.15213

Suadnyana I N., Supriyadi A. A., Irwanto B., Aritonang S., & Ghazalie G., I. N. (2025). National defense and public policy in border governance: A strategic security perspective. Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial, 8(2), 461–474. https://doi.org/10.17977/um022v8i22025p461-474

Sulistiani, & Syarifuddin, I. (2024). Communication participatory in community empowerment programs at the Indonesia-Papua New Guinea border. Migration Letters, 21(4), 995–1011. https://doi.org/10.59670/ml.v21iS6.7929

Tiya Yuniarti E., & Pratiwi N. N., S. (2022). Strategi pengembangan kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Badau sebagai simpul pengembangan kawasan perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu. JeLAST: Jurnal PWK, Laut, Sipil, Tambang, 6(2), 1–10. https://doi.org/10.26418/jelast.v6i2.35249

Yusliana Fahik S. A. & Devi M. K., Y. (2023). Karakteristik dan interaksi perdagangan di Kabupaten Malaka wilayah perbatasan Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste. Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha, 11(1), 24–33. https://doi.org/10.23887/jjpg.v11i1.53777

Zein & Rohman A., Y. A. (2024). The urgency of border area development towards special economic zones: Legal guarantees for social welfare in Indonesia. Pancasila and Law Review, 5(2), 109–122. https://doi.org/10.25041/plr.v5i2.4067

Zuhro R S., Latifah L A N., Nurhasim M., Maulana Y., Rahmiati D., & Wahyu Tryatmoko M. (2024). Tantangan pemerintahan dan pembangunan daerah perbatasan dalam perspektif otonomi daerah. BRIN. https://doi.org/https://doi.org/10.55981/brin.979